Jakarta, CNBC Indonesia – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki banyak sumber pendanaan untuk merealisasikan pembangunan 40 kota yang naik kelas menjadi setara DKI Jakarta.
Selain menggunakan pendanaan yang berasal dari perpajakan hingga kerja sama dengan pihak swasta, pendanaan untuk peningkatan kapasitas 40 kota agar setara Jakarta itu salah satunya menggunakan anggaran pemerintah pusat untuk memperkuat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong menjelaskan, penggunaan APBN untuk memperbesar kapasitas APBD ini penting untuk mengembangkan wilayah 40 kota itu karena saat ini APBD antar wilayah masih sangat timpang.
“Banyak orang tidak sadar betapa timpangnya APBD antar kota. Jadi Jakarta itu APBD nya Rp 80 triliun per tahun, Banjarmasin ata Palangkaraya palingan APBD nya Rp 1 triliun sampai Rp 2 triliun per tahun,” kata Lembong dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu malam (27/12/2023).
Untuk merealisasikan hal itu, Lembong mengatakan, pemerintahan Anies-Muhaimin nantinya akan mengatur ulah komposisi APBN untuk belanja transfer ke daerah. Dari yang selama ini dua per tiga APBN untuk belanja pemerintah pusat menjadi sebaliknya.
“Saat ini hanya sepertiga ke daerah, ini harus berubah, jadi selama 10 tahun terakhir, atau mungkin lebih, yang tumbuh cepat belanja pusat sementara transfer ke daerah kecil sekali, ini harus dibalik justru belanja pusat harus dibatasi, transfer ke daerah yang harus ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan,” ucap Lembong.
Cara selanjutnya, ia mengatakan, Kementerian Keuangan juga nantinya harus membentuk semacam akademi untuk melatih dinas keuangan di pemerintah kota dan kabupaten untuk meningkatkan penghasilan asli daerah.
“Jangan hanya dengan cara-cara lama seperti menaikkan pajak kendaraan, tapi kenapa sampah tidak dipasang iuran, gula dikenakan cukai, banyak iuran seperti ini lebih baik diimplementasikan di tingkat lokal, seperti sampah karena itu masalah lokal,” tegasnya.
“Jadi ini contoh saja beberapa sumber pendanaan untuk memeratakan ke 40 kota se-Indonesia,” ungkap Lembong.
Seiring dengan peningkatan transfer dan PAD, Lembon menekankan, pemberantasan korupsi juga tentu harus dilakukan supaya peningkatan dana yang ditransfer ke daerah tidak bocor ke pihak-pihak tertentu dan malah mengganggu pembangunan yang merugikan masyarakat.
“Data dibuka ke publik sehingga publik termasuk aktivis, LSM, pihak ketiga yang independen mengawasi, kita semua setuju penganggaran baik penerimaan maupun pencarian sangat tidak transparan sehingga publik tidak bisa mengawasi,” tutur Lembong.
Sebagai informasi, 40 kota yang akan disulap menjadi setara Jakarta sebelumnya telah diungkap Anies Baswedan dalam diskusi bersama mahasiswa Jawa Tengah di Gor Jatidiri, Semarang, Minggu (24/12/2023) seperti dikutip detik.com. Berikut ini rinciannya:
1. Banda Aceh
2. Medan Metropolitan
3. Padang
4. Batam
5. Pekanbaru
6. Jambi
7. Palembang
8. Pangkal Pinang
9. Bengkulu
10. Bandarlampung
11. Serang
12. Metropolitan Jakarta
13. Metropolitan Bandung Raya
14. Cirebon
15. Metropolitan Semarang
16. Cilacap
17. Malang
18. Metropolitan Surabaya
19. Metropolitan Denpasar
20. Yogyakarta
21. Surakarta
22. Metropolitan Balikpapan
23. Tarakan
24. Palangkaraya
25. Banjarmasin
26. Pontianak
27. Ternate-Sofifi
28. Ambon
29. Mataram
30. Kupang
31. Jayapura
32. Timika
33. Palu
34. Metropolitan Makassar
35. Mamuju
36. Kendari
37. Gorontalo
38. Manado-Bitung
39. Sorong
40. Merauke https://cingengkali.com/