Bangun 40 Kota Setara Jakarta, Uang Dari Mana Pak Anies?

Jakarta, CNBC Indonesia – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki banyak sumber pendanaan untuk merealisasikan pembangunan 40 kota yang naik kelas menjadi setara DKI Jakarta.

Selain menggunakan pendanaan yang berasal dari perpajakan hingga kerja sama dengan pihak swasta, pendanaan untuk peningkatan kapasitas 40 kota agar setara Jakarta itu salah satunya menggunakan anggaran pemerintah pusat untuk memperkuat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong menjelaskan, penggunaan APBN untuk memperbesar kapasitas APBD ini penting untuk mengembangkan wilayah 40 kota itu karena saat ini APBD antar wilayah masih sangat timpang.

“Banyak orang tidak sadar betapa timpangnya APBD antar kota. Jadi Jakarta itu APBD nya Rp 80 triliun per tahun, Banjarmasin ata Palangkaraya palingan APBD nya Rp 1 triliun sampai Rp 2 triliun per tahun,” kata Lembong dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu malam (27/12/2023).

Untuk merealisasikan hal itu, Lembong mengatakan, pemerintahan Anies-Muhaimin nantinya akan mengatur ulah komposisi APBN untuk belanja transfer ke daerah. Dari yang selama ini dua per tiga APBN untuk belanja pemerintah pusat menjadi sebaliknya.

“Saat ini hanya sepertiga ke daerah, ini harus berubah, jadi selama 10 tahun terakhir, atau mungkin lebih, yang tumbuh cepat belanja pusat sementara transfer ke daerah kecil sekali, ini harus dibalik justru belanja pusat harus dibatasi, transfer ke daerah yang harus ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan,” ucap Lembong.

Cara selanjutnya, ia mengatakan, Kementerian Keuangan juga nantinya harus membentuk semacam akademi untuk melatih dinas keuangan di pemerintah kota dan kabupaten untuk meningkatkan penghasilan asli daerah.

“Jangan hanya dengan cara-cara lama seperti menaikkan pajak kendaraan, tapi kenapa sampah tidak dipasang iuran, gula dikenakan cukai, banyak iuran seperti ini lebih baik diimplementasikan di tingkat lokal, seperti sampah karena itu masalah lokal,” tegasnya.

“Jadi ini contoh saja beberapa sumber pendanaan untuk memeratakan ke 40 kota se-Indonesia,” ungkap Lembong.

Seiring dengan peningkatan transfer dan PAD, Lembon menekankan, pemberantasan korupsi juga tentu harus dilakukan supaya peningkatan dana yang ditransfer ke daerah tidak bocor ke pihak-pihak tertentu dan malah mengganggu pembangunan yang merugikan masyarakat.

“Data dibuka ke publik sehingga publik termasuk aktivis, LSM, pihak ketiga yang independen mengawasi, kita semua setuju penganggaran baik penerimaan maupun pencarian sangat tidak transparan sehingga publik tidak bisa mengawasi,” tutur Lembong.

Sebagai informasi, 40 kota yang akan disulap menjadi setara Jakarta sebelumnya telah diungkap Anies Baswedan dalam diskusi bersama mahasiswa Jawa Tengah di Gor Jatidiri, Semarang, Minggu (24/12/2023) seperti dikutip detik.com. Berikut ini rinciannya:

1. Banda Aceh

2. Medan Metropolitan

3. Padang

4. Batam

5. Pekanbaru

6. Jambi

7. Palembang

8. Pangkal Pinang

9. Bengkulu

10. Bandarlampung

11. Serang

12. Metropolitan Jakarta

13. Metropolitan Bandung Raya

14. Cirebon

15. Metropolitan Semarang

16. Cilacap

17. Malang

18. Metropolitan Surabaya

19. Metropolitan Denpasar

20. Yogyakarta

21. Surakarta

22. Metropolitan Balikpapan

23. Tarakan

24. Palangkaraya

25. Banjarmasin

26. Pontianak

27. Ternate-Sofifi

28. Ambon

29. Mataram

30. Kupang

31. Jayapura

32. Timika

33. Palu

34. Metropolitan Makassar

35. Mamuju

36. Kendari

37. Gorontalo

38. Manado-Bitung

39. Sorong

40. Merauke https://cingengkali.com/

KAI Tiba-Tiba Pasang PLTS di 40 Stasiun, untuk Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau solar panel di 40 stasiun dan 2 balai yasa di Balai Yasa Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2023). Pada tahun 2023 ini, KAI telah melakukan implementasi solar panel di 40 stasiun dengan total kapasitas 1.072,5 kWp berkontribusi rata-rata sebesar 49,63 % dari kebutuhan listrik bangunan, serta 2 balai yasa dengan total kapasitas 594,6 kWp berkontribusi rata-rata sebesar 39% dari kebutuhan listrik bangunan.

“Implementasi PLTS di lingkungan KAI ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk turut serta menghijaukan Indonesia melalui Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Langkah ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca menuju Net Zero Emission di tahun 2060,” ungkap Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo.

Daftar 40 stasiun yang sudah dipasang PLTS yaitu Stasiun Pasarsenen, Tanjungpriok, Depok, Citayam, Jakartakota, Duri, Serpong, Parungpanjang, Cikini, Bogor, Gondangdia, Juanda, Manggabesar, Sawahbesar, Cirebon, Cirebonprujakan, Brebes, Purwokerto, Kutoarjo, Kroya, Cilacap, Yogyakarta, Ketapang, Probolinggo, Jember, Rangkasbitung, Tangerang, Univ. Indonesia, Cawang, Semarang Tawang Bank Jateng, Semarang Poncol, Tegal, Pekalongan, Solo Balapan, Madiun, Surabaya Pasarturi, Surabaya Gubeng, Malang, Bojonegoro, dan Wonokromo.

Adapun balai yasa atau bengkel kereta api milik KAI yang telah terpasang PLTS yaitu terdapat di Balai Yasa Manggarai, Jakarta Selatan. Saat ini pemasangan PLTS di Balai Yasa Yogyakarta Tahap I sudah selesai dengan kapasitas 33 kWp, untuk tahap selanjutnya pemasangan PLTS akan selesai pada bulan Maret 2024.

Total kapasitas PLTS di 40 stasiun di atas yaitu 1.072,5 kWp. Kapasitas ini beragam di masing-masing stasiun, terbesar yakni di Stasiun Pasarsenen dengan 88,0 kWp, sedangkan yang terkecil di Stasiun Probolinggo dengan 6,0 kWp.

Sementara total kapasitas PLTS di 2 balai yasa tersebut yaitu 594,6 kWp. Rinciannya, 252,0 kWp di Balai Yasa Manggarai dan 342,6 di Balai Yasa Yogyakarta.

KAI pasang PLTS di Stasiun Bojonegoro. (Dok. KAI)

“Instalasi solar panel di 40 stasiun dibagi menjadi 2 tahapan pekerjaan yaitu instalasi PLTS di 15 stasiun dan instalasi PLTS di 25 stasiun dengan masing masing pekerjaan dilakukan dalam waktu 90 hari kalender. Adapun pembangunan solar panel di Balai Yasa Manggarai dilakukan dalam waktu 90 hari kalender, serta solar panel Balai Yasa Yogyakarta ditargetkan selesai dalam waktu 120 hari,” tuturnya.

PLTS 40 stasiun periode bulan November – Desember sudah mengurangi emisi gas karbon sebesar 48,21 ton atau setara menanam pohon sebanyak 66 pohon. Adapun PLTS Balai Yasa Mangarai periode bulan November – Desember sudah mengurangi emisi gas karbon sebesar 9,29 ton atau setara menanam pohon sebanyak 13 pohon.

Sistem PLTS yang dibangun KAI ini menggunakan sistem On Grid dimana sistem PLTS terhubung dengan jaringan listrik PLN sehingga listrik pada bangunan aset KAI tetap andal dalam melayani kebutuhan pelanggan KAI.

“Sistem PLTS yang terpasang sudah terhubung dengan jaringan internet sehingga energi yang dihasilkan oleh PLTS dapat dimonitor secara realtime melalui komputer ataupun aplikasi pada perangkat handphone,” lanjut Didiek.

Pembangunan solar panel ini melanjutkan roadmap implementasi solar panel KAI. Setelah sebelumnya dilakukan implementasi PLTS pada Stasiun Gambir dengan daya 40,5 kWp, Stasiun Garut dengan daya 60 kWp, Gedung Jakarta Railway Center dengan daya 40 kWp, dan Gedung LRT Jabodebek 60 kWp.

Ke depan, KAI akan memperbanyak implementasi PLTS secara bertahap pada tahun 2024 di aset bangunan KAI baik di bangunan stasiun, balai yasa, kantor, maupun di Griya Karya.

“KAI konsisten mengaplikasikan ESG di perusahaan dengan harapan akan terwujud bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, KAI dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggannya,” tutup Didiek. https://mantrasungokong.com/

Heboh Rafael Alun, Eko, Andhi Dkk: Korban Petaka Flexing!

Jakarta, CNBC IndonesiaKementerian Keuangan diterpa angin ribut kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pegawainya pada 2023. Berawal dari kasus penganiayaan yang melibatkan anak salah satu pegawainya, Kementerian Keuangan disorot warganet soal gaya hidup mewah pejabatnya. Beberapa kasus berakhir dengan pejabat Kemenkeu ditetapkan menjadi tersangka korupsi.

Polemik yang terjadi ini bermula dari kasus penganiayaan yang dilakukan seorang remaja bernama Mario Dandy Satriyo terhadap David Ozora pada Februari 2023. Sorotan kepada Mario Dandy bukan hanya soal penganiayaan, tapi juga gaya hidupnya yang mewah. Di sejumlah akun media sosialnya, Dandy kerap berpose dengan mobil Jeep Rubicon dan motor gede Harley Davidson.

Dari hasil penelusuran netizen, akhirnya diketahui dari mana Dandy bisa mendapatkan kendaraan mahal tersebut. Dandy adalah anak dari Rafael Alun Trisambodo, yang saat itu menjabat sebagai Kabag Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Berawal dari Mario Dandy, kini sorotan publik juga mengarah ke bapaknya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memperlihatkan Rafael memiliki harta mencapai Rp 56,1 miliar. Jumlah kekayaan ini dianggap tidak wajar dengan profil Rafael yang ‘hanya’ pejabat eselon III. Jumlah harta itu juga hanya berbeda sedikit dari kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mencapai Rp 58 miliar.

Sri Mulyani yang sedang berada di India sampai turun langsung untuk merespons kehebohan kasus Rafael Alun ini. Dalam konferensi pers 24 Februari 2023, Sri Mulyani mengumumkan pencopotan Rafael dari jabatannya. “Mulai hari ini RAT (Rafael Alun Trisambodo) dicopot dari tugas dan jabatannya,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers melalui Zoom. Belakangan Rafael memutuskan mengundurkan diri dari jabatan PNS.

Akan tetapi pencopotan Rafael tak membuat badai di Kemenkeu mereda. Dari kasus individu seorang Rafael, gaya hidup mewah para pejabat di Kemenkeu berhasil menarik perhatian warganet. Salah satu yang disorot adalah keberadaan geng motor di Ditjen Pajak bernama Belasting Rijder. Berita dan foto Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai motor gede menyebar di jagat maya.

Dua hari setelah mencopot Rafael, Sri Mulyani harus turun gunung lagi untuk memerintahkan Suryo membubarkan geng motor ini. “Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan,” tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya kala itu.

Berbagai upaya administratif dan disiplin yang dilakukan Sri Mulyani ketika itu nampaknya belum berhasil menghentikan polemik pamer harta pejabat di lembaganya. Tak berselang lama, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memanggil sejumlah pejabat di Kemenkeu yang dianggap kerap pamer harta. Mereka dipanggil untuk diklarifikasi mengenai LHKPN yang disetorkan ke komisi antirasuah.

KPK memanggil Rafael Alun untuk diklarifikasi mengenai LHKPN miliknya yang dianggap janggal sebanyak 2 kali, yaitu pada 1 Maret dan 24 Maret 2023. Dalam klarifikasi itu, KPK menyimpulkan adanya kejanggalan dalam laporan kekayaan yang disetorkan Alun. Di akhir Maret 2023, KPK resmi menetapkan Rafael menjadi tersangka kasus penerimaan gratifikasi. Rafael resmi ditahan pada 3 April 2023.

Di waktu yang bersamaan dengan pemanggilan Rafael, KPK secara beruntun juga memanggil sejumlah pejabat yang diduga kerap memamerkan hartanya di media sosial. Pada 7 Maret 2023, KPK memanggil mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Nama Eko mencuat karena foto dirinya dengan pesawat Cessna seri 127 viral di media sosial. Eko mengklarifikasi bahwa pesawat itu bukanlah miliknya, tetapi milik Federasi Aero Sport Indonesia. Namun, pemeriksaan KPK tetap terus berjalan.

Kolega Rafael Alun yang juga ikut diklarifikasi KPK adalah mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Andhi disorot publik karena keluarganya dianggap kerap memamerkan barang-barang mewah di medsos. Salah satunya mengenai dugaan kepemilikan rumah mewah yang tidak tercantum di dalam LHKPN-nya.

Pemeriksaan KPK terkait LHKPN tidak berhenti hanya di pejabat Kemenkeu. Berawal dari flexing di medsos, KPK juga memeriksa sejumlah pejabat lainnya, seperti Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono; dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana. Meski demikian, kedua pejabat ini lolos dari jerat tersangka.

Namun tidak untuk dua pejabat Kemenkeu Eko dan Andhi. Keduanya menyusul Rafael Alun memakai rompi oranye khas tersangka di KPK.

KPK mengumumkan dan resmi menahan Andhi Pramono menjadi tersangka kasus gratifikasi pada 7 Juli 2023. Di pengadilan, KPK mendakwa Andhi menerima gratifikasi sebesar Rp 58 miliar selama memegang sejumlah jabatan di Bea Cukai.

Eko Darmanto belakangan menyusul ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK pada 8 Desember 2023. Dengan jabatannya di Bea Cukai, KPK menduga Eko menerima gratifikasi mencapai Rp 18 miliar. Sumber gratifikasi tersebut adalah para pengusaha impor maupun pengusaha pengurusan jasa kepabeanan hingga pengusaha barang kena cukai.

KPK menduga Eko menerima uang gratifikasi itu melalui transfer rekening bank yang menggunakan nama pihak keluarga atau perusahaan yang terafiliasi dengan dirinya. Perusahaan yang terafiliasi dengan Eko di antaranya bergerak di bidang jual beli motor Harley Davidson dan mobil antik. https://gayunggoyang.com/