Pulau Seribu Disiapkan Jadi Lumbung Pangan
RM.id Rakyat Merdeka – Kabupaten Kepulauan Seribu akan dikembangkan menjadi lumbung pangan untuk ketahanan pangan bagi DKI Jakarta. Langkah ini diambil untuk menghadapi terus menurunnya cadangan pangan dunia.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Heru menyebut Kepulauan Seribu merupakan wilayah perairan yang kaya hasil laut seperti ikan, rumput laut, ganggang dan sebagainya.
“Kita melihat kebutuhan bahan pokok semakin berkurang di dunia. Maka pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan agar Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta,” kata Heru di Gedung Prama Primer Sunter, Jakarta Utara, Selasa (19/3/2024).
Untuk mewujudkan itu, lanjut Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melakukan sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pemprov DKI Jakarta, dipastikan Heru, akan terus berupaya meningkatkan sinergi dan menyelesaikan berbagai tantangan tersebut melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Heru menegaskan, terdapat empat isu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Yakni peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintah yang adaptif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Empat isu itu untuk mewujudkan Jakarta Global yang berketahanan inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.
“Tentunya harapan saya, bupati dan jajarannya, bersama tokoh masyarakat dan seluruh pengusaha yang bergerak di lingkungan pariwisata Kepulauan Seribu, dapat mendukung hal ini untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Seribu yang sejahtera,” ujarnya.
Untuk kebutuhan dasar warga Kepulauan Seribu seperti lahan pemakaman dan lahan perumahan dalam bentuk rumah susun (rusun), Heru meminta, Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Kepulauan Seribu melakukan kajian lebih lanjut terhadap struktur bangunan dan lahan, serta landasan hukumnya.
“Juga dipikirkan perizinan lintas udara untuk mendarat pesawat dari Airnav atau Angkatan Udara, karena ada area-area tertentu di Kepulauan Seribu merupakan area pendaratan pesawat terbang. Juga dipikirkan landasan hukumnya untuk pembangunan multiyear,” pinta Heru.
Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengatakan, Musrenbang ini diawali dengan Rembuk RW di 23 RW dari enam kelurahan yang menghasilkan sebanyak 92 usulan. Aspirasi tersebut selanjutnya dibahas dalam Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan hingga ditetapkan 78 usulan prioritas.
“Dari jumlah itu, dibawa ke tingkat Kabupaten dengan membahas delapan usulan diakomodir di Tahun Anggaran 2024. Dan, sebanyak 50 usulan masuk Rencana Kerja 2025. Kemudian, ada 20 usulan yang belum dapat diakomodir,” ujarnya.
Junaedi menjelaskan, dalam Musrenbang ini juga dibahas 10 isu strategis di Kepulauan Seribu yang perlu didukung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di antaranya, perlunya pembangunan rumah susun untuk mencegah aktivitas perluasan daratan ilegal di pesisir pantai dan pemenuhan air bersih dengan metode Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Pulau Pari.
“Kami juga menyoroti SWRO di Pulau Kelapa dan Pulau Panggang yang saat ini rusak dan memerlukan perbaikan segera,” terangnya.
Menurutnya, pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Pulau Pari dan Pulau Payung juga sangat diperlukan.
“Saat ini baru sembilan Pulau permukiman yang sudah dilengkapi IPAL,” ungkapnya.
Kemudian, untuk bidang penanganan sampah, Junaedi menyebut, diperlukan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti pengadaan Kapal Conveyor untuk membersihkan sampah di perairan laut lepas.
“Pada bidang kesehatan, Kepulauan Seribu sudah dirasa perlu memiliki RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Tipe C, rumah sehat khusus ibu dan anak, serta penambahan fasilitas medis hingga dokter spesialis,” bebernya.
Junaedi menambahkan, sebagai daerah destinasi pariwisata yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional maka berbagai sarana dan prasarana pendukung perlu ditambah.
“Kita ingin pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan terintegrasi menyongsong Jakarta sebagai kota global,” ucapnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris menginginkan agar kebutuhan lahan pemakaman di Kepulauan Seribu segera disediakan.
“Lahan di Kepulauan Seribu tidak bertambah. Tapi, lahan makam sudah menjadi kebutuhan, untuk itu kita harus carikan solusinya,” tandasnya.https://gayunggoyang.com/wp-admin