Kaya Perikanan, Rumput Laut Dan Gangga

Pulau Seribu Disiapkan Jadi Lumbung Pangan

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memukul gong saat membuka secara resmi acara Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, di Gedung Prama Primer Sunter, Jakarta Utara, Selasa (19/3/2024). (Foto: Pemprov DKI Jakarta)
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memukul gong saat membuka secara resmi acara Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, di Gedung Prama Primer Sunter, Jakarta Utara, Selasa (19/3/2024). (Foto: Pemprov DKI Jakarta)

RM.id  Rakyat Merdeka – Kabupaten Kepulauan Seribu akan dikembangkan menjadi lumbung pangan untuk ketahanan pangan bagi DKI Jakarta. Langkah ini diambil untuk menghadapi terus menurunnya cadangan pangan dunia.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Heru menyebut Kepulauan Seribu merupakan wilayah per­airan yang kaya hasil laut seperti ikan, rumput laut, ganggang dan sebagainya.

“Kita melihat kebutuhan ba­han pokok semakin berkurang di dunia. Maka pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan agar Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyara­kat DKI Jakarta,” kata Heru di Gedung Prama Primer Sunter, Jakarta Utara, Selasa (19/3/2024).

Untuk mewujudkan itu, lanjut Heru, Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta perlu melaku­kan sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemprov DKI Jakarta, dipastikan Heru, akan terus berupaya meningkatkan sinergi dan menyelesaikan berbagai tantangan tersebut melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Heru menegaskan, terdapat empat isu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Yakni peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata ke­lola pemerintah yang adaptif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Empat isu itu untuk mewu­judkan Jakarta Global yang berketahanan inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

“Tentunya harapan saya, bu­pati dan jajarannya, bersama tokoh masyarakat dan seluruh pengusaha yang bergerak di lingkungan pariwisata Kepu­lauan Seribu, dapat mendukung hal ini untuk mewujudkan ma­syarakat Kepulauan Seribu yang sejahtera,” ujarnya.

Untuk kebutuhan dasar warga Kepulauan Seribu seperti la­han pemakaman dan lahan pe­rumahan dalam bentuk rumah susun (rusun), Heru meminta, Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CK­TRP) bersama Badan Perenca­naan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Kepulauan Seribu melakukan kajian lebih lanjut terhadap struktur bangunan dan lahan, serta landasan hukumnya.

“Juga dipikirkan perizinan lin­tas udara untuk mendarat pesawat dari Airnav atau Angkatan Udara, karena ada area-area tertentu di Kepulauan Seribu merupakan area pendaratan pesawat terbang. Juga dipikirkan landasan hukum­nya untuk pembangunan multi­year,” pinta Heru.

Bupati Kepulauan Seribu Ju­naedi mengatakan, Musrenbang ini diawali dengan Rembuk RW di 23 RW dari enam kelurahan yang menghasilkan sebanyak 92 usulan. Aspirasi tersebut selanjutnya dibahas dalam Mus­renbang tingkat kelurahan dan kecamatan hingga ditetapkan 78 usulan prioritas.

“Dari jumlah itu, dibawa ke tingkat Kabupaten dengan mem­bahas delapan usulan diakomo­dir di Tahun Anggaran 2024. Dan, sebanyak 50 usulan masuk Rencana Kerja 2025. Kemudian, ada 20 usulan yang belum dapat diakomodir,” ujarnya.

Junaedi menjelaskan, dalam Musrenbang ini juga dibahas 10 isu strategis di Kepulauan Seribu yang perlu didukung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di antaranya, perlunya pem­bangunan rumah susun untuk mencegah aktivitas perluasan daratan ilegal di pesisir pantai dan pemenuhan air bersih dengan metode Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Pulau Pari.

“Kami juga menyoroti SWRO di Pulau Kelapa dan Pulau Pang­gang yang saat ini rusak dan memerlukan perbaikan segera,” terangnya.

Menurutnya, pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Pulau Pari dan Pulau Payung juga sangat diperlukan.

“Saat ini baru sembilan Pulau permukiman yang sudah dileng­kapi IPAL,” ungkapnya.

Kemudian, untuk bidang penanganan sampah, Junaedi me­nyebut, diperlukan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti pengadaan Kapal Con­veyor untuk membersihkan sampah di perairan laut lepas.

“Pada bidang kesehatan, Kepu­lauan Seribu sudah dirasa perlu memiliki RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Tipe C, rumah sehat khusus ibu dan anak, serta penambahan fasilitas medis hing­ga dokter spesialis,” bebernya.

Junaedi menambahkan, sebagai daerah destinasi pariwisata yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional maka berbagai sarana dan prasarana pendukung perlu ditambah.

“Kita ingin pembangunan sektor pariwisata yang berkelan­jutan dan terintegrasi menyongsong Jakarta sebagai kota glob­al,” ucapnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris menginginkan agar kebutuhan la­han pemakaman di Kepulauan Seribu segera disediakan.

“Lahan di Kepulauan Seribu tidak bertambah. Tapi, lahan makam sudah menjadi kebutuhan, untuk itu kita harus cari­kan solusinya,” tandasnya.https://gayunggoyang.com/wp-admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*