Pimpinan DPR Sudah Sepakat Dibahas Usai Pemilu

RUU Desa Diplenokan Di Baleg

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas. (Foto: Dok. DPR RI)
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas. (Foto: Dok. DPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka – Badan Legislasi (Baleg) DPR ujug-ujug menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa. Padahal sebelumnya, Paripurna DPR sepakat melanjutkan pembahasan RUU Desa usai Pemilu.

Kemarin, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas memimpin rapat pleno Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rapat kerja dihadiri perwakilan 9 Fraksi di DPR dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Namun, rapat tidak dihadiri perwakilan dari DPD.

RUU Desa ini menjadi kontro­versi lantaran memuat peruba­han masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun dan dapat dipilih dua kali. Adapun pengusul perubahan masa jabatan ini ternyata para kepala desa yang masa jabatan­nya bakal berakhir pada Februari 2024.

Supratman mengatakan, RUU Desa ini merupakan usul ini­siatif Pemerintah. Karenanya, Pemerintah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan sudah diserahkan ke DPR. Adapun rapat pleno RUU Desa ini membahas dua hal. Pertama, pengesahan jadwal pembahasan RUU. Kedua, pengesahan dan mekanisme pembahasan RUU.

“Jadwal rapat pembahasan RUU Desa telah disusun selama masa persidangan tahun 2023-2024 dan diharapkan pemba­hasan pada pembicaraan tingkat I dapat diselesaikan hari ini, 5 Februari sampai pengambilan keputusan tingkat I,” kata Supratman saat memimpin Rapat Pleno.

Namun, anggota Baleg Taufik Basari keberatan dengan agenda tersebut. Diharapkan, Baleg tidak memplenokan RUU Desa untuk pengambilan keputusan.

“Fraksi NasDem berharap ada pendalaman lebih dahulu. Kita bisa selesaikan pada masa persidangan berikutnya,” ujarnya.

Namun, Supratman tetap ngotot agar pengambilan kepu­tusan bisa diambil hari itu juga. Apalagi RUU Desa ini inisiatif DPR, sehingga jika terus ditunda-tunda akan memicu pertanyaan di masyarakat.

“Setidaknya RUU ini harus selesai di Baleg supaya mem­beri kepastian dan keterangan kepada kepala desa dan seluruh perangkat desa. Soal materi, kita bahas di tingkat panja,” sergahnya.

“Yang penting kita setuju dulu karena kita kan mau masuk ke tingkat Panja. Karena ini jadi usul inisiatif DPR,” tambahnya.

Sementara, Wakil Ketua Baleg Ahmad Baidhowi meng­ingatkan agar pengesahan RUU Desa di Baleg ini tidak sam­pai cacat prosedural. Diakuinya, memang RUU ini sedang ditunggu-tunggu karena menjadi perhatian publik.

“Kita tahu hari ini mendekati Pemilu 2024, terutama terkait konstelasi pemilu ada Pilpres 1 putaran, ada 2 putaran ber­dasarkan lembaga survei. Tapi kami berharap RUU Desa, kami berharap 1 putaran saja,” kela­karnya.

Dia mengingatkan, prose­dur mekanisme pembahasan dan pengesahan RUU ini tetap memperhatikan azas perundang-undangan, yakni tahapan dalam pembentukan peraturan perun­dang-undangan sesuai aturan yang berlaku. Agar tidak cacat prosedural.

Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan Irmadi Lubis menegaskan, fraksinya tetap konsisten revisi Undang-Undang Desa ini semata-mata untuk menjadikan desa kuat, mandiri, maju dan demokratis. “Tidak boleh menyimpang dari itu,” tegasnya.

Memang RUU Desa ini, lan­jutnya, telah disepakati dalam Rapat Paripurna lalu sebagai RUU usul inisiatif DPR. Pihaknya pun setuju melanjutkan pembahasannya. Namun, Baleg tetap harus memperhatikan tahapan-tahapan untuk penge­sahan undang-undang, jangan sampai yang diputuskan DPR menjadi cacat hukum.

“Jangan sampai apa yang kita kejar justru nanti membuat ma­salah di kemudian hari. Seperti kata wakil ketua, kami setuju tetap konsisten menjadikan desa itu kuat, maju, mandiri dan demokratis,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Baleg Abdul Wachid menyatakan, fraksinya (PKB) begitu mendengar RUU Desa akan dibahas hari ini, mewajibkan setiap anggota Baleg dari Fraksi PKB hadir. Pihaknya sangat siap membahas RUU Desa ini mulai dari sore sampai malam hari, hingga RUU ini dapat disahkan di Baleg.

“Beberapa anggota bahkan kini dalam pesawat menuju ke DPR untuk menyelesaikan RUU Desa. PKB menganggap RUU Desa ini memberi penguatan terhadap sistem pemerintahan untuk pelayanan kepada ma­syarakat desa, apalagi dana desanya ditambah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pem­bahasan RUU Desa tidak akan disahkan dalam masa persidangan DPR kali ini. DPR telah sepakat RUU Desa ini dibahas setelah pelaksanaan Pemilu.

“Saat Rapat Paripurna, kita sudah sepakat, (RUU Desa) akan kita lanjutkan sampai selesai Pemilu yang tinggal dua minggu lagi,” kata Ketua Puan di Klaten, pekan lalu.

Sikap Puan tersebut merespons demo berujung ricuh dari para Asosiasi Kepala Desa yang menuntut RUU Desa dapat disahkan sebelum pemilu. Puan meminta para kepala desa bersabar. Hanya saja, pemba­hasan hingga pengesahannya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.https://gayunggoyang.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*