Jakarta, CNBC Indonesia – Polemik proyek Ibu Kota Negara (IKN) bermunculan sepanjang 2023. Dibuka dengan revisi Undang-Undang IKN yang baru seumur jagung, pembangunan IKN menjadi salah satu topik sentral perdebatan kampanye Pemilihan Presiden 2024. Akankah mega proyek ini akan berlanjut setelah Presiden Joko Widodo lengser?
Rencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pertama kali diungkap oleh Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR pada 16 Agustus 2023. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi meminta izin dan dukungan dari parlemen untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke pulau Kalimantan.
“Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” ujar Jokowi kala itu.
Mimpi Jokowi ini sempat tertunda lebih dari satu tahun karena pandemi Covid-10 yang menggila. Lama tak terdengar kabarnya, kelanjutan proyek IKN mendapatkan kepastian dengan dimulainya pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang IKN di DPR.
Pada akhir September 2021, pembahasan RUU tersebut dimulai dengan dikirimkannya Surat Perintah Presiden beserta draft RUU ke Senayan. Pembahasan di DPR relatif berjalan mulus sehingga pada Januari 2022, DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan RUU ini menjadi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Dari 9 fraksi, hanya 1 fraksi di DPR yaitu PKS yang menyatakan penolakannya.
Keberadaan UU tersebut memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk tancap gas memulai pembangunan di IKN. Sejumlah infrastruktur dasar mulai digarap salah satunya adalah Istana Kepresidenan. Jokowi bahkan menargetkan upacara HUT RI pada 2024 harus dilaksanakan di sana.
Masuk ke 2023, pembangunan IKN makin digarap secara serius oleh pemerintah. UU yang telah disahkan oleh DPR pada 2022, direvisi guna memuluskan rencana ini. Revisi berjalan tanpa banyak masalah, sehingga pada Oktober 2023 UU IKN resmi diubah dan disahkan menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU IKN.
UU hasil revisi ini mengandung sejumlah perubahan. Di antaranya memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN untuk mengeluarkan surat utang. UU tersebut juga mengatur mengenai jangka waktu hak atas tanah IKN yang bisa dipakai oleh para investor.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai diskon perpajakan untuk menggaet investor swasta menanamkan modalnya di IKN. Berbagai insentif itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
Tak tanggung-tanggung, insentif pajak yang akan diberikan terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut, hingga tax holiday dan insentif bidang kepabeanan.
Berbagai diskon pajak yang disediakan pemerintah itu nampaknya berhasil menggaet sejumlah pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di IKN. Dipimpin bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, konsorsium perusahaan swasta sudah menyatakan komitmennya untuk mulai membangun berbagai fasilitas di kawasan calon ibu kota.
Empat tahun menanti, satu kali revisi, kepastian masa depan proyek IKN mengemuka di tengah-tengah masa kampanye Pemilihan Presiden 2024. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan yang kerap dianggap sebagai antitesis dari Jokowi menjadi pihak yang paling getol mengkritik proyek ini.
Dalam salah satu kesempatan, Anies mengatakan akan mengkaji ulang proyek IKN apabila dirinya terpilih menjadi presiden. “Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang lain, Anies menganggap pembangunan IKN tidak akan menyelesaikan masalah ketimpangan pembangunan. Dia menilai proyek ini malah akan menjadi sumber ketimpangan baru di Indonesia. “Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru,” ujar dia.
Anies juga mengungkit masalah IKN dalam debat capres yang diselenggarakan pada 12 Desember 2023. Sebagai mantan Gubernur DKI, dia mengaku masih banyak masalah yang belum terselesaikan di Jakarta. Dia menuturkan ketika Jakarta masih punya banyak masalah, solusinya bukanlah memindahkan ibu kota. “Jakarta masih ada masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk, kalau ditinggalkan tidak akan buat selesai, justru harus dibereskan,” ujar dia.
Menjawab berbagai pernyataan Anies itu, Jokowi akhirnya angkat suara. Dia mengatakan pembangunan IKN dilakukan agar ekonomi Indonesia tidak hanya terpusat di Jawa. “Justru kebalikannya kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris,” kata dia.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan pemerataan ekonomi yang muncul karena pemindahan ibu kota mungkin butuh waktu yang lama. Namun, kata dia, upaya tersebut harus tetap dilakukan karena Indonesia memiliki 17 ribu pulau yang berhak mendapatkan kue pembangunan yang lebih baik dari sekarang. “Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk. Menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru arahnya ke sana. Tapi tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang ,” paparnya.
Meski demikian, Jokowi tetap menghormati pendapat siapapun perihal IKN, termasuk Anies. Namun, dia mengingatkan bahwa pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang. “Ya itu pendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan tapi IKN itu sudah ada UU sudah ada undang-undangnya,” tegas Jokowi.
Bagaimanapun, Jokowi agaknya patut sedikit bernapas lega soal masa depan IKN selepas dirinya lengser. Sebab, Anies menjadi satu-satunya capres yang terkesan ogah-ogahan melanjutkan mimpinya ini. Dua capres lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berulangkali telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN.
Saat berkunjung ke titik 0 kilometer kawasan Ibu Kota Nusantara pada 7 Desember 2023, Ganjar menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan ibu kota masa depan Indonesia tersebut. “Itu pertanyaan berulang-ulang yang sudah saya jawab. Saya ada di sini yang pertama untuk menunjukkan komitmen tersebut,” ujar Ganjar.
Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyusul langkah Ganjar dengan berkunjung ke IKN pada Sabtu, 16 Desember 2023. Memakai baju adat Dayak, Gibran mengatakan kawasan IKN sangat luar biasa. https://gunakanlah.com/wp/